.jpeg)
 |
| Foto : Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi jajaran UNHCR di Balai Kota Medan, Rabu (28/10/2026). |
Rubrikrakyat.co.id, Medan – Keberadaan pengungsi di Kota Medan membutuhkan penanganan yang mengedepankan nilai kemanusiaan sekaligus kepatuhan terhadap hukum dan ketertiban masyarakat. Hal itu ditegaskan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menerima audiensi Kepala Perwakilan UNHCR Indonesia Adriani Wahjanto, beserta Senior Protection Officer Emily Bojovic dan Protection Associate Medan Oktina Hafanti di Balai Kota Medan, Rabu (28/10/2026).
Rico Waas menyampaikan bahwa Pemko Medan memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan kenyamanan seluruh warga. Di sisi lain, para pengungsi yang berada di Medan juga berhak mendapatkan pendekatan kemanusiaan sesuai ketentuan pemerintah Indonesia.
“Kita berharap dunia ini aman dan setiap manusia memiliki kemerdekaan. Apa yang bisa kita lakukan adalah memberikan dukungan moral dan memastikan setiap manusia saling melindungi,” ujarnya, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Sofyan, Kepala Kesebangpol Andi Mario, Kabag Kerjasama Seri Inderahayu, dan Kabag Hukum Junaidi Sanjaya.
Menurut Rico Waas, sosialisasi aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia kepada para pengungsi adalah langkah penting. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan mereka dapat hidup harmonis bersama warga sekitar.
Disebutkan, sekitar 1.200 pengungsi berada di wilayah Sumatera Utara. Indonesia masih menjadi negara transit bagi mereka yang menunggu kepastian penyelesaian, termasuk kemungkinan kembali ke negara asal. Karena itu, komunikasi dan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan UNHCR sangat diperlukan.
Rico Waas menegaskan Pemko Medan siap bekerja sama dengan UNHCR untuk mencari solusi terbaik, dengan tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan, kepatuhan hukum, serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sementara itu, Adriani Wahjanto menyampaikan apresiasi atas kesempatan bertemu. Ia menegaskan UNHCR mendukung upaya pemerintah Indonesia agar para pengungsi memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku. Ia juga menyebutkan komitmen kemanusiaan yang telah ditunjukkan Indonesia, sehingga koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci agar penanganan pengungsi tetap sejalan dengan kebijakan nasional. (SN)
