.jpeg)
 |
| Foto : Direktur SMI, Kristian Simarmata. |
Rubrikrakyat.co.id, Medan — Sorotan terhadap penyelenggaraan Gelar Melayu Serumpun (GEMES) XVIII Tahun 2026 terus bergulir. Selain menuai kekecewaan dari pengunjung dan warganet, proses penetapan pemenang tender kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan itu turut dipertanyakan, disertai dugaan proses yang tidak transparan.
Di media sosial, sejumlah warganet mengungkapkan rasa kecewa. Salah satunya melalui akun TikTok Priadi dan Mie Express Tenda Merah yang diunggah kembali oleh akun AnnaJollie93. Dalam video tersebut, mereka menyatakan tidak puas dengan kualitas penyelenggaraan.
“Nggak enak pun. Nggak mau lagi ke sana. Tahun depan juga nggak lagi,” ujar pengunggah video.
Komentar itu memicu tanggapan luas. Banyak pihak mempertanyakan apakah kemeriahan dan manfaat acara sudah sebanding dengan anggaran miliaran rupiah yang digelontorkan. Namun, tidak semua tanggapan bernada negatif; akun Instagram @mi.raheim mengapresiasi GEMES sebagai wadah memperkenalkan budaya Melayu dan keberagaman etnis, serta menilai acara berjalan aman dan tertib.
Di tengah pro dan kontra, muncul informasi yang menyebut penetapan pemenang tender penyelenggaraan GEMES 2026 diduga telah dikondisikan sejak awal. Hal ini memunculkan kekhawatiran soadl transparansi pengadaan barang dan jasa serta tidak terciptanya persaingan usaha yang sehat.
Merespons hal itu, Direktur Utama LSM Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI), Kristian Simarmata, meminta seluruh rangkaian kegiatan GEMES diawasi secara ketat. Mulai dari penyusunan anggaran, penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), mekanisme tender, pelaksanaan kontrak, hingga pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
Kristian juga menyarankan dilakukan audit menyeluruh, termasuk terhadap penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, guna memastikan tidak ada pembengkakan biaya, pekerjaan yang tidak sesuai kesepakatan, maupun potensi kerugian keuangan daerah.
Ia menekankan bahwa kegiatan berskala besar seperti GEMES yang menggunakan uang rakyat harus memberikan dampak nyata. “Selama ini evaluasi manfaatnya masih minim. Padahal anggarannya terus naik. Kalau manfaatnya tidak terukur untuk pariwisata, pelaku seni, dan UMKM, publik berhak mempertanyakannya,” tegasnya. (SN)
SMI pun mendesak DPRD Kota Medan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, memanggil pihak terkait, serta membuka dan membedah rincian anggaran kegiatan secara transparan. (SN)
