.jpeg)
 |
| Foto: Suasana penyelenggaraan Gelar Melayu Serumpun (GEMES) IX Tahun 2026 di Lapangan Merdeka Medan, Sabtu (27/6/2026). Kegiatan yang menelan anggaran Rp2,5 miliar ini menuai kritik soal minimnya inovasi dan fasilitas, serta menimbulkan pertanyaan soal penggunaan dana. |
Rubrikrakyat.co.id, Medan — Penyelenggaraan Gelar Melayu Serumpun (GEMES) IX Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Merdeka, Sabtu (27/6/2026) malam, kembali menuai sorotan tajam dari publik. Agenda budaya yang menelan anggaran sekitar Rp2,5 miliar ini dinilai belum membawa pembaruan berarti dan masih mengulang pola penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.
Sejumlah pengunjung menilai GEMES yang digadang-gadang sebagai etalase budaya Melayu justru kehilangan daya tarik, terutama bagi generasi muda. Kemasan acara dianggap masih didominasi rangkaian seremoni protokoler tanpa menghadirkan konsep baru yang kreatif, penggunaan teknologi, maupun perluasan ruang partisipasi masyarakat. Padahal, dengan dukungan dana yang besar, masyarakat berharap kegiatan ini mampu memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi pelaku seni dan UMKM.
“Setiap tahun rasanya hampir sama. Tidak ada sesuatu yang baru yang membuat orang penasaran untuk datang lagi,” ujar salah seorang pengunjung.
Kritik juga ditujukan pada minimnya keterlibatan komunitas dan tokoh budaya Melayu lokal di panggung utama. Mereka dinilai hanya menjadi pelengkap, padahal seharusnya menjadi aktor inti dalam kegiatan yang mengusung identitas budaya tersebut. Selain itu, fasilitas penunjang juga dinilai kurang memadai; jumlah toilet umum terbatas dan beberapa di antaranya tidak berfungsi dengan baik, berbeda dengan fasilitas khusus tamu undangan.
“Di sini cuma ada dua toilet untuk umum. Kalau yang dekat stadion ada, tapi khusus tamu VIP,” ungkap petugas Satpol PP di lokasi.
Dugaan Penyimpangan Anggaran Mencuat
Sorotan makin tajam menyangkut penggunaan anggaran. Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Medan, paket penyelenggaraan GEMES 2026 tercatat dengan kode tender 10136337000 dan kode RUP 64538487 dengan pagu Rp2,5 miliar.
Besarnya nilai ini memicu kekhawatiran, mengingat penyelenggaraan GEMES 2025 dengan nilai kontrak yang sama juga telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas dugaan tindak pidana korupsi dan penandaan harga. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.
Praktisi hukum Alansyah Putra Pulungan, S.H., mendesak Kejati Sumut segera membuka perkembangan penyelidikan agar tidak menimbulkan spekulasi.
“Patut diduga ada hal yang janggal. Dugaan korupsi tahun lalu belum jelas hasilnya, tapi kegiatan serupa sudah kembali dianggarkan dan digelar. Kejati harus tegas, bentuk tim khusus untuk mengusut tuntas agar tidak ada kesan pembiaran,” tegasnya.
Masyarakat berharap kritik ini menjadi bahan evaluasi mendalam. GEMES diharapkan tak sekadar agenda rutin, melainkan benar-benar berkembang menjadi festival budaya yang inovatif, melibatkan seluruh unsur masyarakat, serta memberikan manfaat nyata bagi kemajuan pariwisata dan perekonomian Kota Medan. (SN)
