.jpeg)
 |
| Foto : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut Sri Pranoto di Ruang Kerja Lantai 10 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Rabu (30/4/2025). Pada kesempatan itu Gubernur mendukung program penataan lahan di Sumut. |
Rubrikrakyat.co.id, Medan
Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution mendukung program Badan Pertanahan Nasional (BPN) Perwakilan Sumut. Antara lain, program penataan batas tanah, sertifikasi tanah, serta menyelesaikan konflik tanah, termasuk aset tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.
Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat bertemu Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut, Sri Pranoto di Ruang Kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (30/4/2025).
Menurut Bobby Nasution, persoalan lahan di Sumut beragam, seperti kepemilikan lahan yang tumpang tindih, lahan eks HGU, lahan pemerintah atau BUMN yang digarap oleh masyarakat, penetapan batas lahan, dan lainnya.
"Persoalan ini bukan hanya persoalan BUMN saja, melainkan persoalan masyarakat yang harus segera diselesaikan," kata Bobby.
Ia juga mendukung BPN untuk melakukan sertifikasi aset tanah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan aset-aset tanah milik Pemprov Sumut dari klaim pihak lain.
Diketahui, bahwa sertifikasi yang dikeluarkan oleh BPN menjadi sebuah kepastian hukum atas dasar kepemilikan aset pemerintah dan masyarakat penerima.
Sementara, Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut Sri Pranoto mengatakan Kanwil BPN Sumut terus berupaya melakukan pemetaan aset lahan di Sumut, sebagai bagian dari tugas pendaftaran tanah dan pengelolaan pertanahan. Pemprov Sumut juga punya keinginan kuat dalam penyertifikatan tanah.
Bobby pun berharap kerja sama dan kolaborasi Pemprov Sumut serta kabupaten/kota dengan BPN semakin baik. "Kami sudah menjajaki ke masyarakat yang berada di area lahan berkonflik, dan sudah ada solusinya. Masyarakat pada intinya mendukung apa program yang kita laksanakan," jelasnya.
BPN, sambungnya, juga akan melakukan pemetaan batas tanah sesuai dengan peta yang mereka miliki. Pasalnya, kerap ditemukan pemetaan batas tanah yang berbeda. Dia berharap persoalan aset tanah di Sumut, bisa diselesaikan dengan baik.
Turut hadir pada pertemuan itu Asisten Pemerintahan Basarin Yunus Tanjung, Kepala BKAD Sumut Ramadani Lubis dan jajaran BPN Sumut. (SN)
