.jpeg)
 |
| Foto : Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen memimpin Sidang Paripurna DPRD Kota Medan yang mendengarkan Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Ranperda P-APBD 2026, Senin (21/9/2026). |
Rubrikrakyat.co.id, Medan – Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan telah menyampaikan pandangan dan aspirasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna, Senin (21/9/2026).
Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen memimpin jalannya sidang yang dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, para Wakil Ketua DPRD, segenap Anggota DPRD, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.
Dalam pemandangan umumnya, fraksi-fraksi DPRD menyoroti berbagai isu strategis, mulai dari pendapatan daerah, penanganan banjir, penciptaan lapangan kerja, pengendalian harga pangan, hingga pembangunan kawasan Medan Bagian Utara.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti penurunan target Pendapatan Asli Daerah dalam P-APBD 2026. Terkait hal tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menjelaskan penyesuaian dilakukan berdasarkan perubahan asumsi ekonomi makro dan proyeksi pendapatan yang lebih realistis hingga akhir tahun. Pemko Medan akan memperkuat digitalisasi pajak, memperluas pembayaran non-tunai, serta meningkatkan monitoring berbasis teknologi untuk mengoptimalkan pendapatan.
Fraksi PKS menegaskan komitmen 35 persen belanja pembangunan untuk kawasan Medan Bagian Utara harus benar-benar dirasakan masyarakat. Menjawab hal tersebut, Rico Waas menyatakan program telah disiapkan mencakup pengelolaan drainase, perbaikan jalan, sistem air minum dan air limbah, penataan permukiman, serta rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
Fraksi Gerindra menyoroti indikator kesejahteraan masyarakat. Rico Waas memaparkan target pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,2 hingga 5,7 persen, Indeks Pembangunan Manusia 83,02 hingga 83,34 poin, tingkat kemiskinan 7,0 hingga 7,5 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 7,85 persen, serta inflasi terkendali pada 2,0 hingga 3,4 persen.
Soal penanganan banjir yang menjadi perhatian seluruh fraksi, Rico Waas menegaskan penanganan tidak boleh parsial. Sistem drainase harus ditangani sebagai satu kesatuan dari hulu hingga hilir, dan Pemko Medan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan masalah kewenangan antarlembaga.
Di bidang pendidikan, fraksi menyoroti kebutuhan sekolah terdampak bencana, penanganan siswa putus sekolah, serta program bantuan tebus ijazah. Rico Waas menyatakan anggaran telah disiapkan untuk perbaikan sekolah, penyediaan perlengkapan sekolah, dan penanganan 500 siswa putus sekolah melalui program pendidikan nonformal. Program tebus ijazah masih dikaji agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Setiap perubahan dan tambahan anggaran harus didasarkan pada alasan yang jelas, target terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Medan," tegas Rico Waas dalam tanggapan kepala daerah. (SN)
