.jpeg)
 |
| Foto : Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I, Belis Siswanto (kiri), saat menyampaikan paparan dalam sesi dialog Forum Silaturahmi Perpajakan dan Konsultasi Publik Tahun 2026, yang digelar di Aula Istana Maimun Gedung Kanwil DJP Sumut I, Medan, Rabu (29/7/2026). |
Rubrikrakyat.co.id, Medan – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I menggelar kegiatan Forum Silaturahmi Perpajakan dan Konsultasi Publik Tahun 2026, Rabu (29/7/2026), di Aula Istana Maimun Gedung Kanwil DJP Sumut I. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pajak Tahun 2026, sekaligus membuka ruang dialog langsung antara pihak pajak dan para pemangku kepentingan.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil DJP Sumut I, Belis Siswanto. Mengusung tema “Peningkatan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara”, forum ini bertujuan mempererat hubungan sekaligus menampung masukan, saran, dan aspirasi guna mendorong kesadaran wajib pajak memenuhi kewajibannya secara sukarela.
Hadir dalam kegiatan ini perwakilan KADIN dan APINDO Sumatera Utara, IKPI dan AKP2I Sumatera Utara, PERTAPSI Sumatera Utara I, BAPENDA Provinsi Sumatera Utara dan BAPENDA Kota Medan, Persatuan Para Pensiunan Pegawai Pajak, serta perwakilan wajib pajak.
Dalam forum tersebut, pihak DJP menyampaikan dua regulasi terbaru yang menjadi perhatian utama:
Pertama, Kesetaraan Perpajakan Ekonomi Digital melalui PMK 37 Tahun 2025. Seiring pesatnya pertumbuhan perdagangan daring, kebijakan ini hadir untuk menciptakan perlakuan yang setara antara pelaku usaha digital dan usaha konvensional. Ditegaskan bahwa aturan ini tidak menciptakan jenis pajak baru, melainkan memberikan kepastian hukum serta membangun sistem perpajakan yang lebih sederhana, efektif, dan berkeadilan.
Kedua, Kemudahan dan Keadilan Pajak bagi UMKM melalui PP 20 Tahun 2026. Menggantikan PP 55 Tahun 2022, regulasi baru ini dirancang untuk menyeimbangkan kemudahan administrasi dan keadilan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Mengingat UMKM menyumbang 99,9% dari total unit usaha dan menyerap 96,5% tenaga kerja nasional, pembaruan aturan ini diharapkan mampu mendorong pelaku UMKM masuk ke dalam ekosistem ekonomi formal sekaligus berkontribusi lebih besar pada pembangunan negara.
Kepala Kanwil DJP Sumut I, Belis Siswanto, menyampaikan apresiasi tinggi atas kepatuhan wajib pajak serta sinergi yang terjalin dengan berbagai pihak selama ini. Ia berharap kerja sama yang telah terbangun dapat terus diperkuat demi mengoptimalkan penerimaan negara untuk kemakmuran bersama. (Siti)
