.jpeg)
 |
| Foto : Ketua FKI-1 (Front Komunitas Indonesia Satu) Kabupaten Serdang Bedagai, M. Nur Bawean. |
Rubrikrakyat.co.id, Serdang Bedagai
Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, terus menuai kritik dan dilanda berbagai permasalahan yang tidak ada ujung penyelesaiannya sejak dipimpin oleh Suwanto Nasution. Salah satunya, kata Ketua FKI-1 (Front Komunitas Indonesia Satu) Kabupaten Serdang Bedagai, M. Nur Bawean, Jum'at (6/6/2025), masalah dana sertifikasi guru yang seharusnya diberikan tepat waktu. Namun, setiap tahun masalah itu terus muncul dan sering terlambat, sementara dana dari Pemerintah Pusat telah disalurkan.
Masalah ini menimbulkan kekecewaan besar bagi para guru yang semestinya haknya dapat diterima pada waktu yang telah ditentukan, bukan diberikan di waktu yang ditentukan oleh seorang Kepala Dinas Pendidikan. Tahun 2024, masyarakat Serdang Bedagai dihebohkan dengan belum cairnya dana sertifikasi guru triwulan IV pada Oktober hingga Desember 2024, lebih 456 guru yang diperkirakan lebih kurang Rp 4 Miliyar.
Padahal, dana tersebut sudah ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke daerah Sergai dan hal ini dibenarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sergai Raden Cici Sistiansyah belum lama ini di media online.
Masalahnya, kata M. Nur,mengutip dari penjelasan Kaban PKA Sergai tersebut, ternyata belum ada permintaan pencairan dari Dinas Pendidikan Sergai,bagaimana mau disalurkan. Nah, ini sebenarnya sepele tapi setiap tahun menjadi masalah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan dampaknya, bisa menimbulkan kurang semangat para guru pendidikan siswa.
Ia menilai Dinas Pendidikan Sergai di bawah kepemimpinan Suwanto Nasution memiliki banyak permasalahan yang muncul, tetapi lambat permasalahannya. Selain itu, sangat diharapkan pengelolaan dana BOP (Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia), dana Bos (Biaya Operasional Sekolah) dan PIP (Program Indonesia Pintar) yang mana dana ini cukup besar dan penyalurannya butuh diperiksa secara detail baik di tingkat PAUD, SD dan SMP oleh Kejatisu dan Poldasu, kita sebenarnya berharap BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) melakukan pemeriksaan dana tersebut lebih jeli dan jangan terlena dengan bujuk rayu dari pihak Pemkab Sergai, baik itu tahun 2022, 2023 dan 2024. Karena dilapangan masih ada ditemukan siswa miskin yang tidak menerima bantuan.
"Diharapkan para Aparat Penegak Hukum turun ke Sergai untuk melakukan pemeriksaan terhadap dana bantuan bersumber dari dana Pemerintah Pusat dan begitu juga proyek fisik dan pengadaan yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan Sergai," tegas M. Nur.
Tak hanya itu saja, masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai sangat terkejut mendengar Bupati Kabupaten Serdang Bedagai H. Darma Wijaya melantik Kadis Pendidikan Sergai Suwanto Nasution menjadi Sekda Kabupaten Serdang Bedagai pada Senin (2/6/2025) lalu. Sebelumnya, diketahui bahwa Suwanto Nasution pernah menjadi Kadis PUPR Sergai dan diduga banyak permasalahan sehingga dia mundur dengan sendirinya dan diberi amanah menjadi Staf ahli Bupati Sergai di era Ir. Soekirman menjadi Bupati Sergai dan H. Darma Wijaya menjadi Wakil Bupati Sergai.
"Sungguh tak disangka Bupati Sergai memilih dan memberikan tongkat Sekretaris kepada Suwanto Nasution, sementara rekam jejak karirnya sungguh kurang baik dalam memimpin di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Sergai. Aneh juga bisa diberi amanah yang cukup strategis sebagai Presidennya PNS di Sergai. Semoga Bupati Sergai dan Wakil Bupati Sergai tidak salah memilihnya sehingga Sergai ini tidak semakin terpuruk ke depan. Kalau saya terus terang menilainya Suwanto belum layak di beri amanah menjabat Sekda Sergai jika berkaca dari jejak rekam karirnya," jelas M. Nur sambil tersenyum. (Tim)